Ternyata (Pokmas) Dana Dari DPRD Provinsi Hanya Di Buat Bancaan Saja

Madura.News  -  Penerima dana hibah yang di evaluasi oleh dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan Cipta Karya Provinsi jawa timur tahap 1V di tahun anggaran 2018 kemaren yang di tandatangani oleh mantan gubenur SUKARWO, sepertinya diduga daerah utara sampang, pengadaan fisiknya amburadur bahkan terkesan tidak ada fisik (viktif)red, pasalnya diduga pekerjaan milik orang lain yang bersumber dari kucuran dana milik paket proyek orang lain yang kebenyakan diakui oleh mereka bisa juga di bilang Numpang tempel Prasasti, "Padahal kalau memang pekerjaan pokmas tersebut ada tentunya prasasti dari pokmas itu harus di pasang untuk membuktikan bahwa pekerjaan tersebut benar-benar ada.

Ketika Sekjen  LSM GMICAK (generasi muda indonesia cerdas anti korupsi)  jawa timur Turba ke lapangan terkait pekerjaan pokmas tersebut ternaya benar ungkap sekjen LSM tersebut, yang bernama Agus P bahwa sebenarnya pekerjaan fisik dari pokmas tersebut diduga banyak yang Fiktif(tampa fisik)red, malah seseorang yang kita datangi pemilik pokmas sebut saja MS sebagai ketua kelompok masyarakat yang diduga bernama pokmas "Pesona Kirana" yang melakukan pekerjaan pelengsengan senilai RP 150.000.000, yang paket pekerjaannya berada di Desa Jelgung Kec. Robatal kab.Sampang, namun ketika tim turun kelapangan kepala desa sepertinya terkesan menutup-nutupi terkait hal tersebut.

Dan anehnya kepala desa jelgung ketika di hubungi fia telfon seluler (13/10/2019), oleh anggota LSM, dengan angkuhnya kepala desa  malah balik bertanya "Kalau Sampian Sudah Dapat Data Dari Provinsi kan anda harusnya punya data terkait nama-nama ketua pokmas yang ada di situ" ungkap kepala desa kepada kami.

Dan ketika kami mendatangi salah satu tokoh yang sudah malang melintang di dunia permainan pokmas tersebut yang namaya tidak mau kami sebut inilah keteranganya, "Pokmas tersebut dari dulu sudah tidak benar mas ungkapnya karena dana tersebut  adalah dana yang di keluarkan oleh seorang wakil rakyat setiap tahun yang duduk di kursi DPR Provinsi untuk kesejahteraan masyarakat" jadi untuk masalah pengawasan terkait fisiknya pokmas tidak ada yang perduli, "ungkapnya pada awak media.

Siapakah yang harus bertanggung jawab terkait uang pemerintah yang diduga di buat "Mainan" oleh para oknum-oknum Pemain pokmas beserta anggota DPR provinsi ungkap sekjen lSM.

Tim